51̽»¨

Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. Sri Maryati, S.T., MIP. dari Kelompok Keahlian Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) 51̽»¨, serta Prof. Dr. Mochammad Chaerul, S.T., M.T. dari Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) 51̽»¨, dalam dari Direktorat Pendidikan Profesional Berkelanjutan 51̽»¨, Jumat (6/11/2026). Podcast tersebut dipandu langsung Direktur Pendidikan Profesional Berkelanjutan 51̽»¨, Prof. Ir. Ridwan Sutriadi, S.T., M.T., Ph.D.

Keduanya membahas persoalan sampah perkotaan berdasarkan perspektif rekayasa sistem, hasil kajian, pengalaman pengabdian masyarakat, serta perencanaan pembiayaan infrastruktur.

Mengubah Pola Kumpul-Angkut-Buang Menjadi Pengolahan dari Sumber (Hulu)

Prof. Chaerul menyoroti pendekatan pengelolaan sampah konvensional yang selama ini dikenal dengan pola collect, haul, dispose atau kumpul-angkut-buang. Pendekatan tersebut menempatkan pengangkutan dan pembuangan akhir sebagai kegiatan utama sehingga membutuhkan armada kendaraan, bahan bakar, tenaga kerja, serta lahan TPA dalam jumlah besar.

Ketergantungan terhadap sistem pengolahan terpusat menjadi salah satu tantangan ketika kapasitas TPA regional, seperti Sarimukti, mengalami pembatasan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih dekat dengan sumber timbulan sampah.

Ia mendorong pendekatan desentralisasi melalui pengolahan sampah pada tingkat RW, kelurahan, atau kecamatan. Dengan sistem tersebut, sebagian sampah dapat ditangani di lingkungan asalnya sehingga volume sampah yang harus diangkut menuju TPA berpotensi berkurang.

"Ketika terdesentralisasi, masyarakat yang berada di wilayah itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap sampah mereka sendiri," katanya.

Pengelolaan Sampah Harus Disesuaikan dengan Kondisi Masyarakat

Prof. Sri Maryati menyampaikan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak dapat dicapai melalui satu pendekatan yang diterapkan secara seragam di seluruh wilayah. Setiap kawasan memiliki karakteristik sosial ekonomi, pola aktivitas, dan komposisi sampah yang berbeda.

"Tidak ada satu bentuk pengelolaan sampah yang bisa diterapkan di semua kota. 'No one size fits all'. Bahkan untuk satu kota pun tidak bisa diterapkan kebijakan yang sama," ujarnya.

Kajian SAPPK 51̽»¨ menunjukkan bahwa masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah cenderung menghasilkan proporsi sampah organik yang lebih tinggi. Pada kawasan tersebut, pengolahan kompos dan kegiatan berbasis komunitas, seperti kerja bakti, dapat menjadi pendekatan yang lebih sesuai.

Sebaliknya, kawasan berpenghasilan tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak sampah anorganik atau kemasan. Pola aktivitas masyarakatnya juga berbeda sehingga membutuhkan strategi sosialisasi dan pelayanan persampahan yang disesuaikan.

"Dalam satu kota pun, karakteristik masyarakat itu sangat bervariasi, sehingga ada wilayah yang sukses dengan suatu program manajemen persampahan, tapi di bagian lainnya mengalami kegagalan," kata Prof. Sri Maryati.

Kualitas Pelayanan Memengaruhi Kemauan Masyarakat Membayar Retribusi

Selain karakteristik wilayah, kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Hasil kajian yang dibahas menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan membayar (ability to pay/ATP) dan kemauan membayar (willingness to pay/WTP) retribusi sampah. Dalam kajian tersebut, kemampuan membayar masyarakat dapat mencapai sekitar Rp50.000 per bulan, sedangkan kemauan membayar berada pada kisaran Rp12.000–Rp15.000 per bulan.

Salah satu penyebabnya adalah ketidakpuasan terhadap pelayanan persampahan. Masyarakat yang telah melakukan pemilahan di rumah terkadang mendapati sampah terpilah kembali dicampurkan saat proses pengumpulan atau pengangkutan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat harus diiringi dengan perbaikan sistem pelayanan, terutama untuk memastikan sampah yang telah dipilah dapat dikumpulkan dan diolah sesuai jenisnya.

Efisiensi Biaya Pengangkutan dan Penguatan Pengolahan di Lingkungan

Dari sisi pembiayaan, Prof. Sri Maryati menjelaskan bahwa analisis pengelolaan sampah dalam jangka panjang, yakni 10–20 tahun, menunjukkan besarnya kebutuhan biaya operasional, terutama untuk pengangkutan sampah.

"Proporsi terbesar dalam pembiayaan pengelolaan sampah jangka panjang berada pada biaya operasionalnya, terutama pada proses pengangkutan," ujarnya.

Oleh karena itu, upaya pengurangan sampah dari sumber (hulu) tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi mengurangi biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah.

Pengembangan fasilitas pengolahan di tingkat lingkungan dapat menjadi salah satu pilihan untuk menekan volume sampah yang perlu diangkut. Namun, penerapannya tetap harus memperhitungkan kebutuhan investasi, biaya operasional, kapasitas pengelola, dan keberlanjutan pelayanan.

Prof. Sri Maryati juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki peran utama dalam memastikan tersedianya sistem pelayanan persampahan yang memadai.

Pembahasan turut menyangkut pentingnya pengelolaan dana retribusi yang lebih mendukung kebutuhan operasional di lapangan. Alokasi pembiayaan pada tingkat RW dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan pengolahan sampah sesuai kondisi lingkungannya.

Pengabdian Masyarakat 51̽»¨: Sampah Organik Diolah Menjadi Produk Bernilai Ekonomi

Salah satu contoh penerapan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dilakukan 51̽»¨ melalui kegiatan pengabdian masyarakat di kawasan Jamaras, Cicaheum, Kota Bandung.

Program tersebut mengintegrasikan pengolahan sampah organik dengan budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF) dalam pendekatan ekonomi sirkular.

Melalui pengolahan tersebut, sampah organik dimanfaatkan untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi, termasuk maggot sebagai pakan ternak yang dapat mendukung kegiatan budidaya ayam. Hasil kegiatan berupa produk seperti telur dan sayuran juga dapat dimanfaatkan sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang aktif memilah sampah.

Selain penerapan teknologi, keberhasilan program berbasis masyarakat membutuhkan keterlibatan tokoh penggerak lokal (local heroes) dan kelompok masyarakat, termasuk kader perempuan yang berperan dalam mendorong partisipasi warga.

Prof. Chaerul menjelaskan bahwa dukungan kepada penggerak masyarakat tidak selalu harus diberikan dalam bentuk uang. Pengakuan terhadap kontribusi mereka dan dukungan terhadap pemasaran produk hasil pengolahan sampah juga menjadi bentuk apresiasi yang penting.

Empat Rekomendasi untuk Pengelolaan Sampah yang Lebih Berkelanjutan

Untuk mendukung perbaikan sistem persampahan Kota Bandung, pembahasan kedua pakar 51̽»¨ mengidentifikasi empat pendekatan kebijakan yang dapat dipertimbangkan pemerintah daerah.

Pertama, penerapan skema Pay-As-You-Throw (PAYT), yaitu mekanisme pembayaran retribusi berdasarkan jumlah atau volume sampah yang dibuang. Skema ini diarahkan untuk mendorong masyarakat mengurangi sampah sejak dari sumber (hulu).

"Prinsip Pay-As-You-Throw, berapa yang kamu bayar disesuaikan dengan berapa yang kamu buang," ujar Prof. Chaerul.

Kedua, penguatan pasar bagi produk hasil pengolahan sampah dan bank sampah. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kebijakan yang mendorong sektor usaha, termasuk perhotelan, memanfaatkan produk daur ulang yang dihasilkan masyarakat.

Ketiga, penerapan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen yang diperluas. Pendekatan ini menekankan keterlibatan produsen dalam pengelolaan sampah kemasan dari produk yang dipasarkan.

Keempat, pemisahan fungsi regulator dan operator dalam tata kelola persampahan. Pemisahan tersebut penting untuk memperjelas pembagian tanggung jawab, meningkatkan profesionalisme pelayanan, dan memperkuat pengawasan.

Melalui berbagai pendekatan tersebut, kedua pakar 51̽»¨ menekankan pentingnya membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, mulai dari pengurangan dan pemilahan di rumah tangga, pengolahan di tingkat lingkungan, hingga pengangkutan dan pemrosesan akhir.

Penguatan teknologi, kelembagaan masyarakat, pelayanan, dan kebijakan pembiayaan menjadi bagian yang saling berkaitan untuk membangun sistem persampahan Kota Bandung yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pengelolaan sampah bukan hanya persoalan memindahkan sampah dari permukiman menuju TPA, tetapi juga upaya mengurangi timbulan sampah, menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta memastikan penggunaan anggaran publik memberikan hasil yang optimal.